Presiden terpilih, Joko Widodo, memastikan tidak ada nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) soal perpanjangan operasional PT Freeport Indonesia hingga 2021.
Disampaikan Jokowi, sapaan Joko Widodo, kontrak freeport sendiri akan berakhir pada tahun 2021, kemudian apabila akan ada renegosiasi perpanjangan kontrak, harus dua tahun sebelum kontrak itu berakhir.
"Habisnya tahun 2021. Kenapa diperpanjang sekarang?" kata Jokowi, Jumat, (25/8/ 2014).
Jokowi menuturkan, apabila akan ada pembicaraan tentang renegosiasi kontrak Freeport, itu harus dilakukan pada tahun 2019.
Kata dia, sebelum waktu tersebut dirinya memastikan tidak akan ada perpanjangan kontrak untuk penambangan emas di Papua tersebut. Renegosiasi perpanjang kontrak Freeport sendiri terakhir dilakukan pada era Presiden Soeharto.
"Tidak ada perpanjangan Freeport. Saya katakan habisnya kan tahun 2021. Itu diperpanjang 2 tahun sebelumnya. Jadi 2019 diperpanjangnya. Ini masih 5 tahun yang akan datang kok sudah ngurus itu," kata dia.
Jokowi menyebutkan, terkait dengan adanya informasi perpanjangan kontrak Freeport itu, dia belum berkomunikasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2014.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo menyebut nota kesepahaman atau MoU amandemen kontrak karya PT Freeport Indonesia bakal ditandatangani hari ini. Penandatanganan akan dilakukan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM Sukhyar dengan pihak PT Freeport.
Susilo mengatakan penandatanganan amandemen dilakukan setelah adanya kesepakatan renegosiasi kontrak karya antara pemerintah Republik Indonesia dengan Freeport.
Dalam MoU itu tertuang enam poin renegosiasi yang telah disepakati. Pertama adalah pembangunan unit pengolahan dan pemurnian (smelter), luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, divestasi, serta penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.
Capaian renegosiasi kontrak itu juga dikabarkan sudah disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Dalam sidang kabinet yang berlangsung kemarin telah disampaikan perkembangan terbaru yakni sekitar 20 KK dan PKB2B telah menyepakati renegosiasi kontrak pertambangan.
"Termasuk Freeport yang kami sampaikan telah menyetujui renegosiasi. MoU ini jembatan sebelum tandatangan amandemen kontrak," kata Susilo.
Sumber: Sabtu, 23 Agustus 2014 01:50, PAPOS
President-elect, Joko Widodo, make sure there is no memorandum of understanding (MoU) about the extension of the operations of PT Freeport Indonesia until 2021.
Delivered Jokowi, greeting Joko Widodo, freeport own contract will expire in 2021, then when will there renegotiate a contract extension, should be two years before the contract expires.
"extended ending the year 2021 Why now?" Jokowi said on Friday (25/8/2014).
Jokowi said, if there will be talk of Freeport's contract renegotiation, it should be done in 2019.
He said, before that time he was sure there would be no extension of the contract for the mining of gold in Papua. Renegotiation renew itself Freeport contract was last done in the era of President Soeharto.
"There is no extension of the Freeport. Ending the year I said 2021 was extended 2 years earlier. Prolongation 2019 So.'s Still 5 years from the committee really has," he said.
Jokowi mentioned, related to the information that the Freeport contract extension, he has not communicated with President Susilo Bambang Yudhoyono, whose term will expire on October 20, 2014.
Reported previously, the Deputy Minister of Energy and Mineral Resources, Susilo Siswoutomo calling memorandum or contract amendment MoU PT Freeport Indonesia will be signed today. The signing will be conducted by the Director General of the Ministry of Energy and Mineral Resources Mining Sukhyar with PT Freeport.
Susilo said the signing of the amendment made after the agreement to renegotiate the contract of work between the Indonesian government and Freeport.
In the memorandum contained six points agreed renegotiation. The first is the development of processing and purification unit (smelter), land mines, changes in contract extension into a special mining license (IUPK), the increase in royalties to state revenues, divestments, as well as the use of goods and services in the domestic mining.
Achievement renegotiate the contract also reportedly been submitted to President Susilo Bambang Yudhoyono
In the cabinet meeting that took place yesterday was presented the latest developments of around 20 families and PKB2B have agreed to renegotiate mining contracts.
"Including Freeport which we submit has agreed to renegotiate. MoU bridge before signing a contract amendment," said Susilo.
Source: Saturday, August 23, 2014 01:50, PAPOS
0 Response to "Jokowi: Tidak Ada Perpanjangan Kontrak Freeport"
Post a Comment