DJP Wait Clarification Google
12:29 PM
Add Comment
DIRECTORATE General of Taxation (DGT) of the Ministry of Finance has sent a letter of notification in the results (SPHP) to Google. "Google has been given SPHP. The consequence should be answered taxpayer, whether or not the findings of the examiner," Director General of Taxation Ken Dwijugiasteadi in Jakarta. Giving SPHP is stage continuation of the tax assessment on the US-based company.
Associated with Google's reluctance to set up as a permanent establishment (BUT) for not complying with tax regulations in the OECD, Ken said Indonesia should not nuruti OECD agreement, because Indonesia is not part of the organization.
Notes Directorate General of Taxation, Google is registered as a legal entity in the country with the status of FDI (foreign direct investment). Thus, according to the Income Tax Act, Google should have permanent status so that any acceptance that comes from Indonesia are subject to income tax.
IN INDONESIAN
DJP Tunggu Klarifikasi Google
DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengirimkan Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) kepada Google. "Google sudah diberi SPHP. Konsekuensinya harus dijawab wajib pajak, benar atau tidak temuan pemeriksa," kata Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi di Jakarta. Pemberian SPHP ialah tahap lanjutan dari pemeriksaan pajak atas perusahaan asal AS itu.
Terkait dengan keengganan Google untuk ditetapkan sebagai badan usaha tetap (BUT) karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan di OECD, Ken menegaskan Indonesia tidak harus nuruti kesepakatan OECD, karena Indonesia bukan bagian dari organisasi itu.
Catatan Ditjen Pajak, Google terdaftar sebagai badan hukum di dalam negeri dengan status PMA(penanaman modal asing). Dengan begitu, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, Google seharusnya berstatus BUT sehingga setiap penerimaan yang bersumber dari Indonesia dikenai pajak penghasilan.
Media Indonesia, Page-17, Tuesday, Feb, 21, 2017
0 Response to "DJP Wait Clarification Google"
Post a Comment