Potential Freeport to Arbitration is Small
9:12 PM
Add Comment
RELATIONSHIP Indonesian government and PT Freeport Indonesia (PTFI) again heating up. Later known PTFI refused special mining license (IUPK) of the Ministry of Energy and Mineral Resources, which is the conversion of the status of the contract of work (COW).
Issues that rolling is an American company that plans to bring persoaian mining permit changes to international arbitration.
However, according to Executive Director Reforminer Komaidi Notonegoro, the potential for small arbitration. Supposedly, he said, with the changed status, making the government has a position that is higher than Freeport, not like before when the status is still CoW government and Freeport are made equal. "Now that the permission form, means that permit a higher position than the given permission, is not it?" He said.
He also said the government should be confident and do not worry because once arbitration has also been carried out when a case by Newmont (PT Amman Mineral Nusa Tenggara), and the Indonesian government could win the arhitrase. "It's an attempt to fight for energy sovereignty," concluded Komaidi.
Minister of Energy and Mineral Resources Ignasius Jonan, Saturday (18/2), confirms much better if PTFI bring it to arbitration rather than always using the issue of the dismissal of an employee as a means of pressuring the government.
Riza Pratama PTPI spokesman reluctant to respond to the particulars plans to arbitration. "PTFI will continue to protect its rights under KK (1991), he said. Earlier, President Director of PT Freeport Chappy Hakim resigned from the post citing the interests of the company and the family.
IN INDONESIAN
Potensi Freeport ke Arbitrase Kecil
HUBUNGAN pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali memanas. Belakangan diketahui PTFI menolak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan konversi status kontrak karya (KK).
Isu yang bergulir ialah perusahaan asal Amerika Serikat itu berencana membawa persoaian perubahan izin pertambangan ke arbitrase internasional.
Namun, menurut Direktur Eksekutif Reforminer Komaidi Notonegoro, potensi ke arbitrase kecil. Semestinya, kata dia, dengan status yang berubah tersebut, membuat pemerintah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Freeport, tidak lagi seperti dulu ketika statusnya masih Kontrak Karya yang membuat pemerintah dan Freeport setara. “Karena sekarang bentuknya izin, berarti yang memberi izin posisinya lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang diberi izin, kan?" tuturnya.
Ia pun mengatakan pemerintah harus percaya diri dan tidak perlu khawatir sebab dulu arbitrase juga pernah dilakukan ketika kasus dengan Newmont (PT Amman Mineral Nusa Tenggara), dan pemerintah Indonesia bisa memenangi arhitrase tersebut. “Ini upaya untuk memperjuangkan kedaulatan energi,” pungkas Komaidi.
Menteri ESDM Ignasius Jonan, Sabtu (18/2), menegaskan jauh lebih baik jika PTFI membawa hal itu ke arbitrase ketimbang selalu menggunakan isu pemecatan pegawai sebagai alat menekan pemerintah.
Juru bicara PTPI Riza Pratama enggan menanggapi ihwal rencana ke arbitrase. “PTFI akan terus melindungi hak-haknya berdasarkan KK (1991), katanya. Sebelumnya, Presdir PTFI Chappy Hakim mengundurkan diri dari jabatan dengan alasan kepentingan perusahaan dan keluarga.
Media Indonesia, Page-17, Wednesday, Feb, 22, 2017
0 Response to "Potential Freeport to Arbitration is Small "
Post a Comment