Issuance of Freeport IUPK Blocked by Environmental Issues
4:17 PM
Add Comment
PT Indonesia Asahan Aluminum (Inalum) still cannot control 51.2% of PT Freeport Indonesia's shares. Because, the Special Mining Business License (IUPK) was not immediately issued. One of the causes of Freeport's IUPK that has not yet been issued is a problem relating to environmental issues.
Because, The Ministry of Environment and Forestry (KLHK) has just issued a document on Environmental Evaluation (DELH) to producers gold mine from the United States.
However, Borrowing and Use of Forest Areas (IPPKH) and waste and environmental management roadmap are still under discussion. Even so, Ilyas Assad, KLHK Inspector General and Team Leader in Handling Freeport Indonesia's Environmental Problems, is optimistic that both of them can be completed this month.
"DELH, right, has been issued. IPPKH is temporarily discussed, the roadmap will be completed, even planned for this November," he said.
However, Riza Pratama, spokesperson for Freeport Indonesia, revealed that until now the company still has not received DELH from KLHK. If the environmental evaluation document has been issued, Freeport only needs to complete two more obligations. Namely, IPPKH and the waste and environmental management roadmap.
"The roadmap is still under discussion," he said
As an illustration, in order to be able to pocket the IUPK, Freeport operating in Papua must fulfill 48 points of environmental obligations from KLHK and eight environmental recommendations from the Supreme Audit Agency (BPK).
In addition to IUPK, Freeport and Inalum are managing administrative permits such as anti-trust filing from five countries, namely China, Indonesia, Japan, the Philippines and South Korea. This is one of the conditions to carry out copper concentrate trading.
So far, they have only received two permits from Japanese and Korean business competition watchdogs.
"Permission from KPPU (Business Competition Supervisory Commission) Indonesia is still waiting for everything to be finished," Riza added.
At present, Bambang Gatot Ariyono, Director General of Mineral and Coal at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), said that there are still two processes for divesting Freeport shares that are being discussed and resolved soon.
"Environmental problems and the issue of paying for divestment shares. Even though the shares are in the hands of the shares, they still have to take care of the administration first," he said.
Wednesday (21/11), ESDM Minister Ignusius Jonan asked Foreign Minister Yunus Saefulhak who was just appointed as Director of Mineral Business Development to be able to complete the Freeport Indonesia IUPK. He gave Jonah two weeks.
IN INDONESIAN
Penerbitan IUPK Freeport Terganjal Isu Lingkungan
PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) masih belum bisa menguasai 51,2% saham PT Freeport Indonesia. Sebab, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak segera dikeluarkan. Salah satu penyebab IUPK Freeport belum terbit adalah masalah yang berkenaan dengan isu lingkungan.
Sebab, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) baru saja mengeluarkan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) kepada produsen
tambang emas dari Amerika Serikat itu.
Namun, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) serta peta jalan (roadmap) pengelolaan limbah dan lingkungan masih dalam pembahasan. Meski begitu, Ilyas Assad, Inspektur Jenderal KLHK dan Ketua Tim Penanganan Masalah Lingkungan Freeport Indonesia, optimistis, keduanya bisa selesai bulan ini.
"DELH, kan, sudah diterbitkan. IPPKH sementara dibahas, roadmap sudah akan selesai, bahkan direncanakan November ini," katanya.
Namun, Riza Pratama, Juru bicara Freeport Indonesia, mengungkapkan, hingga kini perusahaannya masih belum mendapatkan DELH dari KLHK. Jika dokumen evaluasi lingkungan sudah terbit, Freeport hanya perlu menyelesaikan dua kewajiban lagi. Yakni, IPPKH serta roadmap pengelolaan limbah dan lingkungan.
“Untuk roadmap masih dalam pembahasan," ungkapnya
Sebagai gambaran agar bisa mengantongi IUPK, Freeport yang beroperasi di Papua harus memenuhi 48 poin kewajiban lingkungan dari KLHK dan delapan rekomendasi lingkungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain IUPK, Freeport dan Inalum sedang mengurus izin administrasi seperti izin persaingan usaha (anti-trust filing) dari lima negara yaitu China, Indonesia, Jepang, Filipina, dan Korea Selatan. Ini sebagai salah satu syarat melaksanakan perdagangan konsentrat tembaga.
Sejauh ini, mereka hanya mendapatkan dua izin dari lembaga pengawas persaingan usaha Jepang dan Korea.
"Izin dari KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Indonesia masih menunggu semuanya selesai," tambah Riza.
Saat ini, Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan, masih ada dua proses divestasi saham Freeport yang sedang dibahas dan segera diselesaikan.
"Masalah lingkungan dan masalah pembayaran saham divestasi. Meski (dana) saham suadh di tangan, masih harus mengurus administrasi dulu," ujarnya.
Rabu (21/11) Ialu, Menteri ESDM Ignusius Jonan meminta kepada Yunus Saefulhak yang baru saja dilantik sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral untuk bisa merampungkan IUPK Freeport Indonesia. Ia memberi waktu dua minggu kepada Yunus.
Kontan, Page-14, Saturday, Nov 24, 2018
0 Response to "Issuance of Freeport IUPK Blocked by Environmental Issues"
Post a Comment