There Is No Materials Standard Root Problems Google Tax
10:43 AM
Add Comment
Coordinating Minister for the Economy Nasution said the confusion about Google's tax is not new. The absence of the gold standard tax treatment of the technology-based companies such as Google are the main reasons that led to the emergence of the problem. "This issue has been a long time, not only in Indonesia. In any country, it was too late to anticipate these problems. All parties involved have not yet had a clear standard, "he said in the Office of Economic Affairs.
Hence, Nasution said negotiations indeed be one way out of the most dependable. "The negotiation will be determined how large the population of the countries that negotiated it. The larger the population, especially higher-income, will inevitably have a high bargaining power, "he said. Nasution assess previous negotiations deadlock is a natural thing because there is no standard default. "So it is not necessarily a single sitting can be directly done."
Minister of Communications and Inforrnatika Rudiantara said it handed over the case of Google's tax to the Ministry of Finance. "This responsibility of the Directorate General of Taxation, Ministry of Finance. Now is the negotiation process. I respect them and process it. "Rudiantara hope, if there is a meeting point between the Indonesian government and Google, how it will be used as a reference to the technology-based global company (over the top / OTT) others.
Director General of Taxes, Ministry of Finance Ken Dwijugiasteadi revealed investigating Google still continues. He stressed that if the global company that sincerely refuse to pay taxes in accordance calculation of the Indonesian government, the management of Google could end up in jail. "If it had not to pay the arrears and, later the same yes affairs Deputy Director of arrest, can be put in jail," said Ken.
IN INDONESIAN
Belum Ada Standar Baku Akar Permasalahan Pajak Google
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan kekisruhan soal pajak Google bukan hal baru. Belum adanya standar baku perlakuan pajak terhadap perusahaan berbasis teknologi seperti Google merupakan alasan utama yang menyebabkan munculnya persoalan itu. “Persoalan ini sudah lama, tidak hanya di Indonesia. Di negara mana pun, semua terlambat mengantisipasi persoalan ini. Semua pihak yang terlibat ini belum memiliki standar yang jelas,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian.Karena itu pula, Darmin mengatakan negosiasi memang menjadi salah satu jalan keluar yang paling bisa diandalkan. “Negosiasi itu pun akan sangat ditentukan berapa besar penduduk dari negara yang melakukan negosiasi itu. Semakin besar penduduknya, apalagi pendapatannya tinggi, pasti akan memiliki posisi tawar yang tinggi,” katanya. Darmin menilai kebuntuan negosiasi sebelumnya ialah sesuatu yang wajar karena belum ada standar bakunya. “Jadi belum tentu sekali duduk bisa langsung selesai.”
Menteri Komunikasi dan Inforrnatika Rudiantara mengungkapkan pihaknya menyerahkan kasus pajak Google kepada Kementerian Keuangan. “Ini kewenangan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sekarang masih proses negosiasi. Saya menghormati mereka dan proses itu.” Rudiantara berharap, jika ada titik temu antara pemerintah Indonesia dan Google, cara itu akan dijadikan sebagai rujukan kepada perusahaan global berbasis teknologi (over the top/OTT) lainnya.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan proses pemeriksaan terhadap Google masih terus berlanjut. Ia menekankan, apabila perusahaan global itu sungguh-sungguh menolak membayar pajak sesuai kalkulasi pemerintah Indonesia, manajemen Google dapat berakhir di penjara. “Kalau sudah punya tunggakan dan tidak membayar, nanti urusannya ya sama Kepala Sub Direktorat penangkapan, bisa dimasukkan ke penjara juga,” kata Ken.
Media Indonesia, Page-18, Wednesday, Dec,21,2106
0 Response to "There Is No Materials Standard Root Problems Google Tax"
Post a Comment