SOEs Will Acquire Rio Tinto Section
3:35 PM
Add Comment
The state-designated SOEs will acquire Rio Tinto's participation rights at 40% in cooperation with the management of the Grassberg Mine with PT Freeport Indonesia.
In his presentation attending the Working Meeting with Commission VII of the House of Representatives (DPR), Minister of Energy and Mineral Resources (IEMASI) Jonan said that negotiations are still underway related to the acquisition value of Rio Tinto's portion. According to him, state-owned SOEs will do the acquisition of participation rights 40% Rio Tinto with local owned enterprises (BUMD) and tribes in Papua that have been agreed.
As is known, in the cooperation signed in 1995, Rio Tinto cooperates with Freeport-McMoRan and the management of the Grasberg Mine in Papua.
Rio Tinto has a 40% right when production reaches a certain level. After 2022, or retreat from 2021 due to adjustments, Rio Tinto's 40% share is calculated from all production.
There are five matters covered by the cooperation, namely operations, technical, exploration, mine development, and tailings management.
"Of the 40% of Rio Tinto's participating interest, it will be acquired by state-owned companies assigned by the Indonesian government together with BUMDs and large tribes associated with Freephone Indonesia operations," he said.
To get 51%, Jonan mentions there are several ways. The government will buy Rio Tinto's participation stake in the Grasberg Mine to be converted in shares.
The change of participation rights, according to Jonan, has been approved by Freeport. The change of shares of participation into shares aims to facilitate the divestment process. Yan is important, Freeport said, for the conversion of the right of participation is also agreed Rio Tinto.
According to Jonan, SOE Minister Rini Soemarno has received principle approval from Rio Tinto. Nevertheless, for the value of acquisition is still in the conversation.
"If this is fully converted into shares, it Freeport McMoRan agrees if its Rio Tinto is willing to sell to the Indonesian government. Is this happening? According to the Minister of SOEs, this is in principle already willing. Then what price? Well this is negotiating the price, "said Jonan.
INDOCOPPER STOCK
In addition, it will acquire 9.56% stake owned by Indocopper Investama. However, as a result of the conversion of the shares of participation, 9.36% of Indocopper shares of 9.36% of shares owned by the government will be diluted. He estimates, and 936% of the shares will be diluted to about 5%. Thus, the government gets 51% stake.
Jonan said the divestment of 51% of shares can not be separated from other conditions. The reason, the government set three conditions to provide a maximum contract extension of two times 10 years. In addition to the divestment, the government has established a commitment to build a refinery and processing facility or smelter operating in 2022.
Thus, he hopes that the divestment process will be completed in 2018 so that 51% of government can contribute to determine the location of the smelter development.
Finally, the important condition is that state revenues can go up. These three conditions, he said will be included in the Government Regulation, so that it applies to the change of Contract of Work into Special Mining Business License (IUPK).
IN INDONESIA
BUMN Akan Akuisisi Bagian Rio Tinto
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah nantinya akan mengakuisisi hak partisipasi Rio Tinto sebesar 40% dalam kerja sama pengelolaan Tambang Grassberg dengan PT Freeport Indonesia.
Dalam paparannya saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan saat ini negosiasi masih berjalan terkait dengan nilai akuisisi porsi Rio Tinto. Menurutnya, BUMN yang ditugaskan pemerintah akan melakukan akuisisi hak partisipasi 40% Rio Tinto bersama badan usaha milik daerah (BUMD) dan suku-suku di Papua yang telah disepakati.
Seperti diketahui, dalam kerja sama yang ditandatangani pada 1995, Rio Tinto bekerja sama dengan Freeport-McMoRan dan pengelolaan Tambang Grasberg di Papua.
Rio Tinto memiliki hak 40% apabila produksi mencapai level tertentu. Setelah 2022, atau mundur dari sebelumnya 2021 karena adanya penyesuaian, jatah 40% Rio Tinto dihitung dari seluruh produksi.
Ada lima hal yang dicakup dalam kerja sama tersebut, yakni operasi, teknis, eksplorasi, pengembangan tambang, dan manajemen tailing.
“Dari 40% participating interest Rio Tinto itu akan diakuisisi oleh BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia bersama-sama dengan BUMD dan suku-suku besar yang terkait dengan operasi Freepon Indonesia,” ujarnya.
Untuk mendapatkan 51%, Jonan menyebut terdapat beberapa cara. Pemerintah akan membeli saham partisipasi Rio Tinto pada Tambang Grasberg yang akan dikonversi dalam bentuk saham.
Pengubahan hak partisipasi tersebut, menurut Jonan, telah disetujui oleh pihak Freeport. Perubahan saham partisipasi menjadi saham bertujuan untuk memudahkan proses divestasi. Yan penting, Freeport menyebut, agar konversi hak partisipasi juga disepakati Rio Tinto.
Menurut Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno telah menerima persetujuan secara prinsip dari Rio Tinto. Kendati demikian, untuk nilai akuisisinya masih dalam tahap pembicaraan.
“Kalau ini dikonversi penuh jadi saham, itu Freeport McMoRan setuju apabila Rio Tinto-nya bersedia menjual kepada pemerintah Indonesia. Apakah ini bersemiia? Menurut Menteri BUMN, ini secara prinsip sudah bersedia. Lalu harganya berapa? Nah ini sedang merundingkan harga,” kata Jonan.
SAHAM INDOCOPPER
Selain itu, pihaknya akan mengakuisisi saham 9,56% milik Indocopper Investama. Namun, akibat konversi saham partisipasi tersebut, 9,36% saham Indocopper dari 9,36% saham yang telah dimiliki pemerintah akan terdilusi. Dia memperkirakan, dan 936% saham akan terdilusi menjadi sekitar 5%. Dengan demikian, pemerintah mendapatkan saham 51%.
Jonan menyebut divestasi 51% saham tidak bisa dilepaskan dari syarat yang lain. Pasalnya, pemerintah menetapkan tiga syarat untuk memberikan perpanjangan kontrak maksimum dua kali 10 tahun. Selain divestasi, pemerintah, telah menetapkan agar komitmen membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan atau smelter yang beroperasi pada 2022.
Dengan demikian, dia berharap agar proses divestasi selesai di 2018 sehingga pemerintah yang menguasai 51% bisa turut menentukan lokasi pembangunan smelter.
Terakhir, syarat yang juga penting yakni penerimaan negara bisa naik. Ketiga syarat tersebut, dia menyebut akan dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah, sehingga berlaku untuk perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Bisnis Indonesia, Page-30, Wednesday, Dec 6, 2017
0 Response to "SOEs Will Acquire Rio Tinto Section"
Post a Comment