Freeport's New Round at Grasberg
3:52 PM
Add Comment
The Contract of Work regime that has lasted more than 50 years finally ended after PT Freeport Indonesia (PTFI) officially obtained IUPK until 2041 signed by the Minister of Energy and Mineral Resources lgnasius Jonan.
lgnasius Jonan
The grant of a Special Mining Business License (IUPK) conducted by the ESDM Ministry's Mineral and Coal Mining Director General Bambang Gatot Ariyono to PTFI President Director Tony Wenas at the same time marked the completion of the Freeport Indonesia divestment process to PT Inalum (Persero) by 51.23%.
PTFI President Director Tony Wenas
Inalum has also paid US $ 3.85 billion to Freeport McMoRan Inc. and Rio Tinto to buy part of FCX shares and Rio Tinto's participation rights in PTFI so that Inalum's ownership increased from 9.36% to 51.23%.
President Joko Widodo
President Joko Widodo stressed that the completion of the Freeport share divestment was a historic moment since the company operated in the country in 1973.
"I have just received a report from all ministers related to the fact that 51.23% of PT Freeport's shares have been transferred to PT Inalum and already paid in full. I got a report related to the environment and the smelter was agreed. Everything is complete and just working, "he said after receiving Freeport McMoran Inc.'s CEO. Richard Adkerson at the Presidential Palace.
Richard Adkerson
A number of ministers who attended the findings included Ignasius Jonan, Head of the Investment Coordinating Board Thomas Lembong, Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya, and Finance Minister Sri Mulyani Indrawati.
When meeting the President, Richard Adkerson said he was grateful to the Indonesian Government for trying to find a joint solution for the continuation of PTFI's business. Adkerson is also grateful that the long process of divesting 51% of PTFI's shares is complete.
"This is an agreement that benefits both parties. Now we can continue business until 2041 and get certainty in legal or fiscal aspects, "he said.
According to Adkerson, one of the shares divestment agreements that will soon be realized is the construction of smelters in the next 5 years. At present, it also focuses on making the transition from an open pit to an inner mine.
"It all needs to transition there and we will invest at least US $ 20 billion until 2041," he said.
The added value of mining from PTFI is projected to be even greater because it has gone through a smelter purification process. This is expected to increase the foreign exchange of mining exports. In addition, with Inalum's ownership of 51.2% of PTFI's shares, Freeport's foreign exchange export of mineral products will certainly return to the country. Along with the completion of the divestment, PTFI's organizational structure has also changed, with more Indonesians placed.
Tony Wenas, for example, sits as Managing Director, Orias Petrus Moedak (Deputy President Director), Jenpino Ngabdi (Director), Achmad Ardianto (Director), Robert Charles Schroeder (Director), Mark Jerome Johnson (Director).
The board of commissioners, namely Richard Adkerson (President Commissioner), Amien Sunaryadi (Deputy President Commissioner), Budi Gunadi Sadikin (Commissioner), Hinsa Siburian (Commissioner), Kathleen Lynne Quirk (Commissioner), Adrianto Machribie (Commissioner)
SOFT
Meanwhile, the government softened and used the nail-down tax percentage scheme for each component of the tax to be fixed - to ensure state revenues. This scheme is in accordance with the taxation scheme desired by PT Freeport Indonesia. In fact, before the government planned to use the prevailing scheme, where the Freeport tax amount would be dynamic in accordance with applicable regulations.
The scheme will ensure greater state revenues, in accordance with article 169 of Law No. 4/2009 concerning Mineral and Coal Mining.
"More components. If you add up the total revenues, namely in corporate income tax, individual income tax, VAT, PBB, groundwater tax, and royalties will be greater. [Indeed] There is a smaller portion, for example, PPh becomes 25%, from the previous 35%, "explained Sri Mulyani Indrawati.
Meanwhile, the Ministry of BUMN gave a number of targets to Inalum after completing the divestment of Freeport Indonesia's shares. The BUMN Ministry's Deputy for Mining, Strategic Industry and Media Fajar Harry Sampurno stressed that there would be a learning process carried out by PT Aneka Tambang Tbk. as a member of the Mining BUMN Holding.
"Starting to learn, especially for Aneka Tambang, is starting to slow down. They have a mine in Pongkor, West Java, can learn from PTFI, "he said.
In addition to technology transfer, Fajar calls the target expected by the Ministry of SOE, which is additional income. That is, the financial results received by the lnalum must increase in the future.
IN INDONESIAN
Babak Baru Freeport di Grasberg
Rezim Kontrak Karya yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun akhirnya berakhir setelah PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi memperoleh IUPK hingga 2041 yang ditandatangani Oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral lgnasius Jonan.
Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dilakukan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono kepada Direktur Utama PTFI Tony Wenas sekaligus menandai rampungnya proses divestasi saham Freeport Indonesia ke PT Inalum (Persero) sebesar 51,23%.
Inalum juga telah membayar US$ 3,85 miliar kepada Freeport McMoRan Inc. dan Rio Tinto untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan Inalum meningkat dari 9,36% menjadi 51,23%.
Presiden Joko Widodo menegaskan penyelesaian divestasi saham Freeport merupakan momen bersejarah sejak perusahaan itu beroperasi di Tanah Air pada 1973.
“Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri yang terkait baliwa 51,23% saham PT Freeport sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar. Saya mendapat laporan terkait dengan lingkungan dan smelter sudah disepakati. Semuanya sudah komplet dan bekerja saja,” katanya seusai menerima CEO Freeport McMoran Inc. Richard Adkerson di Istana Kepresidenan.
Sejumlah menteri yang hadir dalam penemuan itu, diantaranya Ignasius Jonan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Saat menemui Presiden, Richard Adkerson mengaku berterima kasih kepacla Pemerintah Indonesia yang telah berusaha mencari solusi bersama untuk kelanjutan bisnis PTFI. Adkerson juga bersyukur proses panjang divestasi 51% saham PTFI selesai.
“Ini menjadi kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Sekarang kami dapat melanjutkan bisnis hingga 2041 dan mendapat kepastian dalam aspek hukum ataupun fiskal,” tuturnya.
Menurut Adkerson, salah satu kesepakatan divestasi saham yang akan segera direalisasikan adalah pembangunan smelter dalam 5 tahun mendatang. Saat ini, pihaknya juga fokus melakukan transisi dari tambang terbuka menuju tambang dalam.
“Itu semua perlu transisi ke sana dan kami akan investasi setidaknya senilai US$ 20 miliar hingga 2041,” sebutnya.
Nilai tambah penambangan dari PTFI diproyeksikan semakin besar karena sudah melalui proses pemurnian di smelter. Hal itu diharapkan meningkatkan devisa ekspor pertambangan. Selain itu, dengan kepemilikan 51,2% saham PTFI oleh Inalum, devisa ekspor produk mineral Freeport dipastikan akan kembali ke Tanah Air. Seiring dengan tuntasnya divestasi itu, struktur organisasi PTFI juga berubah, di mana lebih banyak orang Indonesia yang ditempatkan.
Tony Wenas, misalnya, duduk sebagai Dirut, Orias Petrus Moedak (Wakil Direktur Utama), Jenpino Ngabdi (Direktur), Achmad Ardianto (Direktur), Robert Charles Schroeder (Direktur), Mark Jerome Johnson (Direktur).
Adapun jajaran komisaris, yaitu Richard Adkerson (Komisaris Utama), Amien Sunaryadi (Wakil Komisaris Utama), Budi Gunadi Sadikin (Komisaris), Hinsa Siburian (Komisaris), Kathleen Lynne Quirk (Komisaris), Adrianto Machribie (Komisaris)
MELUNAK
Sementara itu, pemerintah melunak dan menggunakan skema perpajakan nail down-persentase setiap komponen pajaknya bersifat tetap-untuk memastikan penerimaan negara. Skema ini sesuai dengan skema perpajakan yang diinginkan oleh PT Freeport Indonesia. Padahal, sebelumnya pemerintah berencana menggunakan skema prevailing, di mana besaran pajak Freeport akan bersifat dinamis sesuai dengan aturan yang berlaku.
Skema tersebut akan memastikan penerimaan negara tetap lebih besar, sesuai pasal 169 UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara.
“Komponennya lebih banyak. Kalau dijumlahkan seluruh penerimaan, yaitu dalam PPh badan, PPh perseorangan, PPN, PBB, pajak air tanah, dan royalti akan lebih besar. [Memang] Ada bagian yang lebih kecil, misalnya, PPh menjadi 25%, dari sebelumnya 35%,” jelas Sri Mulyani Indrawati.
Adapun, Kementerian BUMN memberikan sejumlah target kepada Inalum usai menuntaskan divestasi saham Freeport Indonesia. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menegaskan akan akan ada proses pembelajaran yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang Tbk. selaku anggota Holding BUMN Pertambangan.
“Mulai belajar iya, khususnya untuk Aneka Tambang mulai pelan-pelan. Mereka punya tambang di Pongkor, Jawa Barat, bisa belajar dari PTFI,” ujarnya.
Selain transfer teknologi, Fajar menyebut target yang diharapkan Kementerian BUMN yakni penghasilan tambahan. Artinya, hasil keuangan yang diterima oleh lnalum harus meningkat ke depannya.
Bisnis Indonesia,Page-1, Saturday, Dec 22, 2018
0 Response to "Freeport's New Round at Grasberg"
Post a Comment