District & Provincial Governments Have Not Agree
4:24 PM
Add Comment
10% ownership of Freeport shares
The establishment of a Papuan regional-owned enterprise (BUMD) as a joint venture between the Mimika Regency Government and the Papua Provincial Government is still awaiting agreement from both parties. Papua BUMD will control 10% of PT Freeport Indonesia's shares.
Deputy of Mining Business, Strategic Industry and Media Ministry of BUMN Fajar Harry Sampurno said that his party was still awaiting an agreement between the Mimika district government and the Papua Provincial Government. He revealed that from the district there were no problems.
"From the district, it has been agreed, only from the provinces that have not," he said.
Regarding the share portion, he said his party was based on the initial agreement, namely 70% for the Mimika Regency Government and 30% for the Papua Provincial Government in the BUMD. In addition, the establishment of the BUMD is expected to be completed this year.
Meanwhile, President Director of PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin revealed that there had been a discovery carried out with the Mimika Regency Government and the Papua Provincial Government. According to him, there was a positive discussion.
"There has been a positive discussion between the Provincial Government and the District Government. We may need one or two times more to finalize, "he said.
Budi explained, until now, the terms of reference for the discussion were still referring to the master agreement signed on January 12, 2018. He pushed for an agreement to be obtained soon.
Although there was a master agreement last year, the Papua Provincial Government later issued Regional Regulation No. 7/2018 concerning Papua Limited Liability Company Divesting Mandiri. The Regional Regulation was protested by Mimika regency government because it significantly changes the share portion.
In the regulation, the Papua Province Government gets 51% in the BUMD that will be formed. The Mimika Regency Government only gets 29% and the rest is shared with the surrounding Regency Government. Inalum has acquired 51.2% of PT Freeport Indonesia's shares, the remaining 48.8% is held by Freeport-McMoRan Inc.
IN INDONESIA
Pemerintah Kabupaten & Provinsi Belum Sepakat
Kepemilikan 10% Saham Freeport
Pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) Papua sebagai perusahaan patungan antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Provinsi Papua masih rnenunggu kesepakatan kedua belah pihak. BUMD Papua akan menguasai 10% saham PT Freeport Indonesia.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementenan BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu kesepakatan antara Pemerintah kabupaten Mimika dan Pemerintah Provinsi Papua. Dia mengungkapkan bahwa dari pihak kabupaten sudah tidak ada masalah.
“Dari kabupaten sudah sepakat, hanya dari provinsi yang belum," ujarnya.
Terkait dengan porsi saham, dia menyatakan pihaknya berpatokan pada perjanjian awal, yakni 70 % untuk Pemerintah Kabupaten Mimika dan 30% untuk Pemerintah Provinsi Papua dalam BUMD tersebut. Selain itu, pembentukan BUMD tersebut diharapkan bisa selesai tahun ini.
Sementara itu, Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa sudah ada penemuan yang dilakukan bersama pihak Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Provinsi Papua. Menurutnya, terjadi diskusi yang positif.
“Sudah terjadi diskusi yang positif antara pihak Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Kami mungkin perlu satu dua kali perternuan lagi untuk finalisasi,” katanya.
Budi menjelaskan, hingga saat ini, kerangka acuan diskusi masih mengacu pada perjanjian induk yang ditandatangani pada 12 Januari 2018. Dia mendorong agar kesepakatan bisa segera diperoleh.
Meskipun sudah ada perjanjian induk pada tahun lalu, belakangan pihak Pemerintah Provinsi Papua menerbitkan Peraturan Daerah No. 7/2018 tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri. Peraturan Daerah tersebut diprotes oleh Pemerintah kabupaten Mimika karena mengubah porsi saham secara signifikan.
Dalam perda tersebut, Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan 51% dalam BUMD yang akan dibentuk. Adapun Pemerintah Kabupaten Mimika hanya mendapatkan 29% dan sisanya dibagi untuk Pemerintah Kabupaten sekitarnya. Inalum telah mengakuisisi 51.2% saham PT Freeport Indonesia, sisanya sebanyak 48,8% dipegang oleh Freeport-McMoRan Inc.
Bisnis Indonesia, Page-24, Wednesday, April 24, 2019
0 Response to "District & Provincial Governments Have Not Agree"
Post a Comment