Pursue Google Up to
1:06 PM
Add Comment
Google accurate transaction data required in order to reduce the tech giant to pay taxes
Finance Minister Sri Mulyani request of the Directorate General of Taxation (DGT) to continue to communicate to Google that technology companies from the United States (US), it being open to submit the financial statements as a whole. Finance Minister confirmed it related to the expiration of the way of peace settlement of tax arrears cases Google through tax settlement and a reluctance on the part of Google provides financial statement data electronically already requested the DGT.
Next; preliminary stages of the investigation against Google will begin in January 2017. "In principle, the government welcome the activities of all companies. You have business here and create value here. I will respect the investment that they have, but Indonesia also needs to get its due. That principle, "said Sri Mulyani.
Executive Director of the Indonesian Center for Analysis Justin Prastowo Taxation said the government needs to learn from the UK who have a Google accurate transaction data. "There is a whistle- blower or internal party Google disclose such data to the British government," he said. In addition, they also compact communities reject the presence of Google if it does not comply with the tax rules applicable in the United Kingdom.
According to Justin, the two things that are not owned by the Indonesian government that to date, the difficult negotiations and looks likely to fail. "The government as self-employed, while the people ignorant and still use Google," he said.
According to Justin, the communication with Google is the right step. However, if the stalemate, the government could use the authority to block Google while asking the support of the community with the aim of making Google lost market.
'' Consequently, the government should set up a search engine that is no less than Google, as did China by creating Baidu. It could well be a new opportunity for Indonesia in the field of information technology (IT).
Positive Signals
Economist at the Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Adhinegara Yudhistira looked resolute attitude of the DGT Google collect taxes to provide a good signal to other companies that intend to delinquent taxes.
"No bargain taxes. DGT attitudes must be firm. Moreover, countries need substantial tax revenues plus DIP step that does not want to compromise a good signal for other companies who have tax arrears to be more obedient, "said Bhima
According to him, the DGT in this case can not be soft, even if it takes the government to take legal action. Meanwhile, media observers said Agus Sudibyo Google benefit from companies that advertise to the access of the information provided as well as conventional media business models. "Therefore, if Google not pay taxes, will create unfair competition in the media industry.
IN INDONESIAN
Kejar Google Sampai Dapat
Data transaksi Google yang akurat diperlukan guna menekan raksasa teknologi itu membayar pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Direktorat jenderal Pajak (DJP) untuk terus berkomunikasi dengan pihak Google supaya perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS) itu bersikap terbuka dengan menyerahkan laporan keuangan secara menyeluruh. Menteri Keuangan menegaskan hal itu terkait dengan berakhirnya jalan damai kasus penyelesaian tunggakan pajak Google melalui tax settlement dan keengganan pihak Google memberikan data laporan keuangan secara elektronik yang sudah diminta DJP.Selanjutnya; tahapan preliminary investigation terhadap pihak Google akan dimulai pada Januari 2017. “Pada prinsipnya, pemerintah welcome dengan aktivitas semua perusahaan. You have business here and create value di sini. Saya akan menghormati investasi yang mereka miliki, tapi Indonesia juga perlu mendapatkan haknya. Itu prinsipnya,” ujar Sri Mulyani.
Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan pemerintah perlu belajar dari Inggris yang memiliki data transaksi Google yang akurat. “Ada whistle- blower atau pihak internal Google yang membeberkan data tersebut kepada pemerintah Inggris,” kata dia. Selain itu, masyarakat mereka pun kompak menolak kehadiran Google apabila tidak mematuhi aturan perpajakan yang berlaku di Inggris.
Menurut Yustinus, kedua hal tersebut yang tidak dimiliki pemerintah Indonesia sehingga sampai saat ini, negosiasi sulit dan cenderung terlihat gagal. “Pemerintah seolah bekerja sendiri, sedangkan masyarakatnya masa bodoh dan tetap menggunakan Google,” ujarnya.
Menurut Yustinus, komunikasi dengan pihak Google ialah langkah yang tepat. Namun, jika menemukan jalan buntu, pemerintah bisa menggunakan kewenangan untuk memblokir Google sambil meminta dukungan masyarakat dengan tujuan membuat Google kehilangan pasar.
"‘Konsekuensinya, pemerintah harus siapkan mesin pencari lain yang tidak kalah dari Google, seperti yang dilakukan Tiongkok dengan menciptakan Baidu. Ini sekaligus bisa jadi peluang baru bagi Indonesia di bidang teknologi informasi (TI).
Sinyal positif
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara memandang sikap DJP yang tegas menagih pajak kepada Google memberikan sinyal yang baik kepada perusahaan-perusahaan lain yang berniat menunggak pajak.
“Tidak ada tawar-menawar pajak. Sikap DJP harus tegas. Terlebih negara sedang butuh penerimaan pajak yang besar plus langkah DIP yang tidak mau kompromi sinyal bagus bagi perusahaan lain yg punya tunggakan pajak agar lebih patuh,” ujar Bhima
Menurutnya, DJP dalam hal ini tidak bisa bersikap lunak, bahkan jika diperlukan pemerintah bisa menempuh jalur hukum. Sementara itu, pengamat media Agus Sudibyo mengatakan Google memperoleh keuntungan dari perusahaan yang beriklan kepada pengakses informasi yang disediakan sebagaimana model bisnis media konvensional. “Karenanya, jika Google mangkir membayar pajak, akan membuat persaingan yang tidak sehat di industri media.
Media Indonesia, Page-2, Friday, Dec,23,2016
0 Response to "Pursue Google Up to"
Post a Comment