Google do not submit transaction data
3:37 PM
Add Comment
Tax Directorate set up the investigation team data.
The government continues to collect taxes from Google's operations in Indonesia. Head of the Regional Office of Directorate General of Tax Special Jakarta, Muhammad Haniv, said it was still waiting for Google Asia Pacific Pte. Ltd., the parent company Google Indonesia, to submit electronic transaction data.
According Haniv, electronic data is important for determining the tax to be paid by Google to the government. Until now, Google has to submit financial reports which indicate the source of their income in Indonesia. "But we do not take anything for granted against their statement," he said.
Tax Directorate did not set a deadline for submission of electronic documents are still in the process of beginning the examination of evidence. If Google never submits the data income in Indonesia, Directorate General of Taxation will increase to the level of investigation of the case and impose a fine of 400 per cent. "If
old electronic file is not submitted, there have been no indications of good intentions, "said Haniv, who claimed to have set up a team of experts to examine electronic data Google.
Haniv also claimed to have evidence that Google is a permanent establishment (BUT) in Indonesia, which is supposed to pay taxes for all kinds of business. Already there is no agreement. Obviously Google Enterprises (BUT), not negotiable, "he said. According Haniv, to prove Google is a BUT, DG
Taxes have fielded an investigative team to examine the company's business processes itu.Ternyata, Google has hundreds of servers in Indonesia. It is placed in Jakarta, in Indonesia, "he said. With the physical installation in the form of a server in Indonesia, Haniv conclude Google is a BUT.
"What is the definition BUT? BUT right requires no physical presence. With the provision of the old one, was enough for BUT we were to set it as, "he said.
Late last year, the tax negotiation agreement (settlement) between DG Taxation and Google Asia Pacific Pte, Ltd. deadlocked. Therefore, the Tax Directorate to continue examination of the preliminary evidence. DG Taxation calculate Google's income in 2015 reached Rp 6 trillion, with a penalty of Rp 3 trillion. However, when interviewed by Tempo, Google representatives in Singapore feel tax bill is only Rp 337.5 to 405 billion.
Bids Rp 1-2 trillion in tax relief from the Directorate General of Taxation was not agreed upon. Finance Minister Sri Mulyani Indrawati said the negotiations with Google's tax bill would continue despite the first negotiations failed. Sri said the Directorate General of Taxation has estimated Google's tax liability based on the volume and value of transactions in Indonesia. As for Google, he said, has its own version of the matter.
"Who can be held by both sides is the result of data verification Taxation Office version or versions of Google," said Sri, in a discussion organized by Tempo and the Indonesia Infrastructure Guarantee in Jakarta last month.
Minister of Communications and Information Rudiantara promised it will continue to invite Google to resolve tax cases. Although Google's negotiations with the Tax Directorate dead end, the government will not block Google services. "Block it a last resort. We must take into account the interests of society in general.
IN INDONESIAN
Google Belum serahkan Data Transaksi
Ditjen Pajak menyiapkan tim pemeriksa data.
Pemerintah terus berupaya menagih pajak dari operasi Google di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, mengatakan masih menanti Google Asia Pacific Pte. Ltd, perusahaan induk Google Indonesia, untuk menyerahkan data transaksi elektroniknya.
Menurut Haniv, data elektronik itu penting untuk menentukan pajak yang harus dibayarkan Google kepada pemerintah. Hingga kini, Google baru menyerahkan laporan keuangan yang menunjukkan sumber penghasilan mereka di Indonesia. “Tapi kami tidak percaya begitu saja terhadap statement mereka,” kata dia.
Ditjen Pajak pun tidak menetapkan batas waktu penyerahan dokumen elektronik tersebut karena masih dalam proses pemeriksaan bukti permulaan. Apabila Google tak kunjung menyerahkan data penghasilannya di Indonesia, Ditjen Pajak akan meningkatkan kasus itu ke tingkat penyidikan dan mengenakan denda sebesar 400 persen. “Kalau file elektronik lama tidak diserahkan, sudah ada indikasi tidak ada niat baik,” ujar Haniv, yang mengaku telah menyiapkan tim ahli untuk memeriksa data elektronik Google.
Haniv juga mengklaim telah memiliki bukti bahwa Google merupakan badan usaha tetap (BUT) di Indonesia, yang seharusnya membayar pajak untuk semua jenis usahanya. Sudah tidak ada kesepakatan. Jelas Google Badan Usaha Tetap (BUT), tidak bisa ditawar lagi,” katanya. Menurut Haniv, untuk membuktikan Google merupakan BUT, Ditjen Pajak telah menerjunkan tim investigasi untuk memeriksa proses bisnis perusahaan itu.Ternyata, Google memiliki ratusan server di Indonesia. Itu ditempatkan di Jakarta, di seluruh Indonesia,” tuturnya. Dengan adanya instalasi fisik berupa server di Indonesia, Haniv menyimpulkan Google merupakan BUT.
“Apa definisi BUT? BUT kan mempersyaratkan ada kehadiran fisik. Dengan ketentuan yang lama, sudah cukup bagi kami untuk menetapkannya sebagai BUT,” ucap dia.
Akhir tahun lalu, kesepakatan negosiasi pajak (settlement) antara Ditjen Pajak dan Google Asia Pacific Pte, Ltd menemui jalan buntu. Karena itu, Ditjen Pajak meneruskan proses pemeriksaan bukti permulaan. Ditjen Pajak menghitung penghasilan Google pada 2015 mencapai Rp 6 triliun dengan penalti sebesar Rp 3 triliun. Namun, saat diwawancarai Tempo, perwakilan Google di Singapura merasa tagihan pajaknya hanya Rp 337,5-405 miliar.
Tawaran keringanan pajak Rp 1-2 triliun dari Ditjen Pajak pun tak disepakati. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan negosiasi tagihan pajak dengan Google akan berlanjut meski negosiasi pertama gagal. Sri mengatakan Ditjen Pajak telah mengestimasi kewajiban pajak Google berdasarkan volume ,dan nilai transaksinya di Indonesia. Adapun Google, ucap dia, punya versi hitungan sendiri.
“Yang bisa dipegang oleh kedua belah pihak adalah hasil verifikasi data versi Ditjen Pajak atau versi Google,”ujar Sri, dalam diskusi yang diselenggarakan Tempo dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia di Jakarta, bulan lalu.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berjanji pihaknya akan terus berupaya mengajak Google untuk menyelesaikan kasus pajaknya. Meski negosiasi Google dengan Ditjen Pajak buntu, pemerintah belum akan memblokir layanan Google. “Blokir itu langkah paling akhir. Kami harus memperhitungkan kepentingan masyarakat secara umum.
Koran Tempo, Page-13, Wednesday, Jan, 11, 2017
0 Response to "Google do not submit transaction data"
Post a Comment