The trail Google in Operator

Tax Permanent Establishments

Government to ensure you have strong evidence to charge tax Google. Meanwhile, Google Asia Pacific Pte. Ltd. asked to immediately submit all financial data in order to avoid financial penalties doubled.

Tax Directorate expressed already found permanent establishments (BUT) Google which has been mounted on the operator's data center services in the form of technology content delivery network (CDN) server. Muhammad Haniv, Head of Regional Office of Jakarta Tax Special argued Google's technology was discovered after it launched an investigation of the giant technology company.

"So this is not just office BUT only, but also technology. We've found all of Google's technology is deployed at any location via the operator, "he said.

According to him, Google's CDN technology used by the operator to assist users of the network in order to accelerate access to Youtube and open the Google search engine. He said the technology for this already exists on every server operator.

"So everywhere there earlier proprietary technology. Well so later through this technology also generates Google adsense ads. There is also the administrator on his server. Admin is also in Indonesia. "

He also explained the CDN technology has been assisting the operator to obtain greater profits. The reason, according Haniv, if Internet access to open Youtube and Google is getting faster, the faster exhausted the user's quota. Separately, CEO of XL Dian Siswarini says the technology is used operator. The aim is to improve the customer experience for Youtube content and Google. "So if we use this technology, the download speed to be faster.

Minister of Communications and Information Technology revealed Rudiantara Google does have many benefits, but the tax must still be paid.

"Google problem we hope will be completed by the first quarter / 2017. We are indeed grateful for Google benefits are many, but anyone OTT [over the top] doing business in Indonesia must pay taxes. "

Rudiantara reveal the future tax liability matters easier if the existing settlement. "The most important thing in the future as to what was agreed. Staying behind him, "he said. Secretary General of Association of All Indonesian Telecommunication Providers Danny Buldansyah stressed that the government must be firm in pursuing foreign OTT.

A visit to the Directorate General of Tax

Meanwhile, a number of delegates Google Asia Pacific Pte. Ltd. finally summons DG Taxation. Monitoring of Business, Google was seen getting into Mar'ie Muhammad Office Building Directorate General of Taxation on Thursday (19/1) at 15.00 WIB. The company's team of digital giants that came out around 17.15 pm. When the requested information related to the results of the meeting, one of Google's party that looks to bring a stack of documents reluctant to describe in detail. "Many in talking about a lot of things. A good one, the conversation goes well. ""

One of the sources in the internal DGT says that did not come chairman of Google Asia Pacific Pte. Ltd. because they were in Australia.

M. Haniv, Head of Jakarta Special DJP said the meeting with the Director General of Taxation is not a problem widely talks examination. "Tim inspectors have not met directly with Google Asia Pacific Pte. Ltd. "He admitted that he is still waiting for the delivery of data from the company. Currently, checks are still in the stage of preliminary investigation open while asking the company financial data that should have been in the electronic form. If the checks go up to the stage of full investigation, there will be a potential fine of up to 400%.

"It's like Google's tax problem is something that has not been settled properly model. Including in other countries, therefore there must be dialogue, negotiations, "Coordinating Minister for Economic Affairs Nasution at the Presidential Palace complex, yesterday.

       Britain previously also had had the same problem related to tax Google and was eventually resolved by a tax settlement. This means that Google will have to pay taxes that are not too large in the past, but a large tax awaits Google after the British Government to make regulations for all OTT players.

Tax debt

Government ready to conduct a full investigation if Google Asia Pacific Pte. Ltd. not also pay the tax debt and deliver financial data. The implication, Google threatened financial penalties of up to 400% in added tax debt in 2015. Meanwhile, the market research institute e-Marketer projects the number of Internet users in Indonesia in 2016 reached 102 million people, the world's sixth largest. That's from the number, the majority are users of the Google search site.

IN INDONESIAN

Pajak Bentuk Usaha Tetap

JEJAK GOOLE DI OPERATOR

Pemerintah memastikan telah memiliki bukti kuat untuk menagih pajak Google. Adapun, Google Asia Pacific Pte. Ltd. diminta segera menyampaikan seluruh data keuangan agar terhindar dari sanksi denda berlipat.

Ditjen Pajak menyatakan sudah menemukan Bentuk Usaha Tetap (BUT) Google yang selama ini dipasang pada layanan data center milik operator dalam bentuk teknologi content delivery network (CDN) server. Muhammad Haniv, Kepala Kantor Wilayah Pajak DKI Jakarta Khusus mengemukakan teknologi Google tersebut ditemukan setelah pihaknya melakukan penyelidikan terhadap perusahaan teknologi raksasa itu.

“Jadi BUT ini bukan hanya kantor saja, Tetapi juga teknologi. Kami sudah menemukan semua teknologi dari Google ini yang di sebar di setiap lokasi melalui operator,” katanya.

Menurutnya, teknologi CDN milik Google digunakan oleh operator untuk membantu pengguna jaringan agar mempercepat akses untuk membuka Youtube dan mesin pencari Google. Dia mengatakan, teknologi tersebut selama ini sudah ada pada setiap server operator.

“Jadi di mana-mana ada teknologi milik Google tadi. Nah jadi nanti melalui teknologi ini Google juga menghasilkan iklan adsense. Ada administrator juga pada server-nya. Admin-nya juga di Indonesia.”

Dia juga menjelaskan teknologi CDN selama ini telah membantu operator untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pasalnya, menurut Haniv, jika akses Internet untuk membuka Youtube dan Google semakin cepat, akan semakin cepat habis kuota milik pengguna. Secara terpisah, CEO XL Dian Siswarini mengatakan teknologi tersebut memang digunakan operator. Tujuannya adalah untuk meningkatkan customer experience untuk konten Youtube dan

Google. “Jadi kalau menggunakan teknologi ini, speed to download bisa lebih cepat.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan Google memang memiliki banyak manfaat, tetapi pajak tetap harus dibayarkan.

“Permasalahan Google kami harap dapat rampung kuartal I/2017. Kita memang berterima kasih karena Google manfaatnya banyak, tetapi siapapun OTT [over the top] yang berbisnis di Indonesia harus membayar pajak."

Rudiantara mengungkapkan persoalan kewajiban pajak ke depan lebih mudah jika sudah ada settlement. “Yang terpenting disepakati ke depannya seperti apa. Tinggal ke belakangnya,” ujarnya. Sekjen Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia Danny Buldansyah menegaskan pemerintah harus tegas dalam mengejar OTT asing.

KUNJUNGI DIRJEN PAJAK

Sementara itu, sejumlah utusan Google Asia Pasific Pte. Ltd. akhirnya memenuhi panggilan Ditjen Pajak. Dari pemantauan Bisnis, pihak Google terlihat masuk ke Gedung Mar’ie Muhammad Kantor Pusat Dirjen Pajak pada Kamis (19/1) pukul 15.00 WIB. Tim perusahaan raksasa digital itu keluar sekitar pukul 17.15 WIB. Saat diminta informasi terkait dengan hasil pertemuan tersebut, salah satu pihak Google yang terlihat membawa setumpuk dokumen enggan menjabarkan secara detail. “Banyak yang di omongkan banyak hal. Bagus kok, pembicaraan berjalan dengan bagus."

Salah satu sumber di internal DJP menyebutkan yang datang bukan pimpinan Google Asia Pacific Pte. Ltd. karena mereka sedang berada di Australia. 

M. Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus mengatakan pertemuan dengan Dirjen Pajak merupakan pembicaraan secara luas bukan masalah pemeriksaan. “Tim pemeriksa belum bertemu langsung dengan pihak Google Asia Pacific Pte. Ltd.” Dia mengaku masih menunggu penyampaian data dari perusahaan tersebut. Saat ini, pemeriksaan masih berada di tahap preliminary investigation sembari meminta perusahaan tersebut membuka data-data keuangan yang seharusnya sudah dalam bentuk elektronik. Jika pemeriksaan naik ke tahap full investigation, akan ada potensi denda hingga 400%.

“ltu persoalan pajak seperti Google itu adalah sesuatu yang belum settle benar modelnya. Termasuk di negara lain, oleh karena itu pasti ada dialog, negosiasi,” kata Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution di Komplek Istana Kepresidenan, kemarin.

lnggris sebelumnya juga sempat memiliki masalah yang sama terkait pajak Google dan akhirnya diselesaikan dengan cara tax settlement. Artinya, Google harus membayar pajak yang tidak terlalu besar pada masa lalunya, tetapi pajak yang besar menanti Google setelah Pemerintah Inggris membuat regulasi untuk seluruh pemain OTT.

Utang Pajak

Pemerintah siap melakukan Investigasi penuh jika Google Asia Pacific Pte. Ltd. tak juga membayar utang pajak dan menyampaikan data keuangan. lmplikasinya, Google terancam sanksi denda hingga 400% di tambah utang pajak pada 2015. Sementara itu, lembaga riset pasar e-Marketer memproyeksikan jumlah pengguna Internet di Indonesia pada 2016 mencapai 102 juta orang atau keenam terbesar dunia. Dari jumlah ltu, mayoritas adalah pengguna situs pencarian Google.

Bisnis Indonesia, Page-1, Friday, Jan, 20, 2017

Agus Purnomo

Kuli Google Adsense, Admob, Android Developer, ternak tuyul online

Share this post