google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Today the Tax Directorate Management Call Google - MEDIA MONITORING GOLD MINE -->

Today the Tax Directorate Management Call Google



Directorate General of Taxation again summoned the management of Google Asia-Pacific Pte. Ltd., the parent company of Google Indonesia, to collect financial transaction data (Thursday, January 19, 2017). Director General of Taxation Ken Dwijugiasteadi ready to bring this case to an investigation when Google defaulters "Otherwise, we do enforcement. I'll print accordance with prevailing regulations in Indonesia, "said Ken at the Parliament Complex

       Tax Directorate has repeatedly threatened Google in order to meet their financial obligations on economic transactions in Indonesia. Until now, the manager of the company's largest search engine in the world yet to submit transaction data server; advertising, and other types of trafficking to determine the amount of tax to be paid.

       Head of the Regional Office of Directorate General of Tax Special Jakarta, Muhammad Haniv, provides the opportunity for Google to hand over the transaction data without deadlines With a variety of approaches, Haniv sure Google will hand over all electronic documents required at the end of this month.

       Previously, Google does not want to pay taxes because they felt the total bill was only Rp 337.5 to 405 billion. Tax Directorate counting, Google's revenue in 2015 reached Rp 6 trillion to Rp 3 trillion penalty. If the investigation is done, Google threatened with a fine of 400 per cent of the tax payable.

       According Haniv, DG Taxation could also impose fines by way of levies as do India and the UK. The levies are determined in accordance with the difference in tax rates applicable in the country of origin to the country in which it operates. "That legislation speak. So it took share of the House of Representatives, "said Haniv.

       International Tax Director John Hutagaol Indonesia still lacks regulation. India managed to collect taxes Google to use the Act levies a tax based.

Chairman of the Finance Commission of the House of Representatives, Melkias Mekeng, asked the Directorate of Taxes increasingly assertive pursuit of Google tax. "As long as there is evidence of Google violated, chase just continue," he said. Executive Director of the Center for Indonesian Taxation Analysis, Justin
Prastowo, said the settlement is the most realistic step for authorities..

IN INDONESIAN

Hari Ini Direktorat Pajak Panggil Manajemen Google

Direktorat Jenderal Pajak kembali memanggil manajemen Google Asia-Pacific Pte. Ltd., induk perusahaan Google Indonesia, untuk menagih data transaksi keuangan (Kamis, 19 Januari 2017). Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi siap membawa kasus ini ke penyidikan apabila Google mangkir “Kalau tidak, kami lakukan penindakan. Akan saya sidik sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia,” kata Ken di Kompleks Parlemen

Ditjen Pajak berulang kali mengancam Google agar memenuhi kewajiban membayar pajak atas transaksi ekonominya di Indonesia. Hingga saat ini, pengelola perusahaan mesin pencarian terbesar di dunia tersebut belum menyerahkan data transaksi server; iklan, dan jenis perdagangan lain untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, memberikan kesempatan kepada Google agar menyerahkan data transaksi tanpa tenggat Dengan berbagai pendekatan, Haniv yakin Google akan menyerahkan seluruh dokumen elektronik yang dibutuhkan pada akhir bulan ini.

Sebelumnya, Google tak mau membayar pajak karena merasa total tagihan hanya Rp 337,5-405 miliar. Ditjen Pajak menghitung, penghasilan Google pada 2015 mencapai Rp 6 triliun dengan penalti Rp 3 triliun. Jika penyidikan dilakukan, Google terancam denda 400 persen dari pajak terutang.

Menurut Haniv, Ditjen Pajak juga bisa mengenakan denda dengan cara pungutan seperti yang dilakukan India dan Inggris. Pungutan tersebut ditentukan sesuai dengan selisih tarif pajak yang berlaku di negara asal dengan negara tempat beroperasi. “Itu undang-undang yang bicara. Makanya butuh andil Dewan Perwakilan Rakyat,” kata Haniv.

Direktur Perpajakan Internasional John Hutagaol mengatakan Indonesia masih kekurangan regulasi. India berhasil memungut pajak Google dengan menerapkan Undang-Undang pajak berdasarkan pungutan.

Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Melkias Mekeng, meminta Ditjen Pajak semakin tegas mengejar pajak Google. “Selama ada bukti Google melanggar, kejar saja terus,” kata dia. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis,Yustinus Prastowo, mengatakan settlement merupakan langkah yang paling realistis bagi otoritas.

Koran Tempo,Page-14, Tuesday, Jan, 17, 2017

Subscribe to the latest article updates via email for FREE:

0 Response to "Today the Tax Directorate Management Call Google"

Post a Comment

SALE PARALLAX TEMPLATE ONLY US$ 5

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel