Indonesia Will Acquire Participation Right Rio Tinto 40%

 DIVESTASI PT FREEPORT INDONESIA

The Indonesian government will take over the ownership interest (partcipating interest 40%) of Rio Tinto at Grasberg Project.This acquisition so that the ownership of Indonesia's shares in PT Freeport Indonesia reach 51%.

Energy and Mineral Resources Minister Ignasius Jonan said that 51% of Freeport Indonesia's shares divestment will be taken by Indonesia through a combination of central government, local government and seven major tribes whose territory is used by Freeport Indonesia. This divestment negotiation is still ongoing and legal drafting is started.

"To reach 51%, then 40% of Rio Tinto's participating interest will be acquired by SOEs assigned by the Indonesian Government together with BUMD and large tribes related to Freeport Indonesia operations," he said in a working meeting with Commission VII of the House of Representatives in Jakarta .

Rio Tinto Plc does not directly own shares of Freeport Indonesia. However, in the financial statement of Freeport-McMoRan mentioned, this Australian mining company has a joint venture agreement for the Grasberg Project with Freeport-McMoRan.

Under this agreement, Rio Tinto is entitled to a 40% participating interest in certain assets and a 40% working interest in all assets in Grasberg until 2022 if gold, silver and copper production reach a certain level. After 2022, whatever the production, cost, and income of the Grasberg Project will be divided into two, namely Freeport Indonesia 60% and Rio Tinto 40%.

Not only Rio Tinto's participation rights, Indonesia will also acquire shares owned by PT Indocopper Investama. Currently, Indocopper holds a 9.36% stake in Freeport Indonesia. However, Indocopper is wholly owned by Freeport-McMoRan. So the total shareholding of Freeport-McMoRan is 90.64%.

"Furthermore, Freeport-McMoRan's shareholding in Indocopper 9.36% will also be purchased by the Government of Indonesia. Thus, the total (shares acquired) will reach approximately 51%, "said Jonan.

Indonesia currently has only Freeport Indonesia's shares of 9.36%. He explained, Rio Tinto's participation rights will be converted into shares, to facilitate the acquisition of shares. Freeport agreed the conversion was done, as long as Rio Tinto also agreed.

However, the impact of this conversion then the amount of shares owned by Indonesia and Indocopper will be deleted to about 5%. Thus, to achieve a majority stake of 51%, Rio Tinto's participation rights must be taken by Indonesia.

"As far as I know, if we buy Rio Tinto's participating intetest of 40%, we will still be able to retain more or less able to achieve a valuation that we believe to be true. 100% of that value may be approximately US $ 6-7 billion, "he said.

this step is done by the government so that the purchase of Freeport shares can be realized and at a reasonable price. Therefore, this acquisition process takes a long time. The process can indeed take place more quickly and easily if Indonesia will buy the stock at any price. But not so, because the value is enormous, "he added.

Regarding the details of the divestment process, his side is still waiting for the report. The reason, the government's negotiator for this process is the Ministry of SOEs. However, the acquisition is expected to be completed and Indonesia's stake in Freeport Indonesia will reach 51% next year.

Construction Smelter

According to Jonan, the divestment of shares is one of the conditions proposed by the government if Freeport Indonesia wants to obtain a maximum extension of 2x10 years. Two other conditions, Freeport had to build a smelter plant operating in 2022 and an increase in state revenues.

He said the construction of the smelter would have no significant progress if the acquisition process had not yet reached the final. However, once Indonesia holds a 51% majority stake, then the government can be urgent.

"By having 51%, we have this voice to be built where," he said.

So far, based on the feasibility study, the Freeport smelter will be built in Gresik, East Java. Commitment of his side, the construction of this smelter immediately operated six months after the special mining business permit (IUPK) operation (OP) issued.

Regarding the increase of state revenue, said Jonan, the authority of the Ministry of Finance. However, based on the report, the discussion has reached the final and in the stage of drafting the Government Regulation (PP). The Government Regulation will not only apply to Freeport, but all work contract holders (KK) are changed to IUPK. Now, it is preparing the draft of IUPK owned by Freeport.

"This (IUPK) will be accompanied by a decision or a Government Regulation on state revenue from Freeport's operations and other business entities, as well as the results of negotiations between the Ministry of SOEs and Freeport Indonesia," he said.

In the conclusion of the working meeting, the House of Representatives Commission VII asked the government to immediately complete the negotiations with Freeport Indonesia related to the extension of 2x10 year production operation. 

     Three things required must be fulfilled by Freeport, namely 51% divestment, commencement of the construction of a six-month smelter since IUPK OP was issued, and better state revenue. The Government shall submit every progress of the negotiations to the Commission VII of the House of Representatives (DPR).

IN INDONESIA

DIVESTASI PT FREEPORT INDONESIA

Indonesia bakal Akuisisi Hak Partisipasi Rio Tinto 40%

Pemerintah Indonesia bakal mengambil alih kepemilikan hak partisipasi (partcipating interest 40% milik Rio Tinto di Proyek Grasberg. Akuisisi ini agar kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia mencapai 51%.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, divestasi saham Freeport Indonesia 51% nantinya akan diambil oleh Indonesia melalui gabungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tujuh suku besar yang wilayahnya digunakan oleh Freeport Indonesia. Negosiasi divestasi saham ini masih terus berlangsung dan mulai dilakukan pembahasan legal drafting.

“Untuk mencapai 51%, maka 40% participating interest Rio Tinto itu akan diakuisisi oleh BUMN yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan BUMD dan suku besar yang terkait operasi Freeport Indonesia,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta.

Rio Tinto Plc tidak secara langsung memiliki saham Freeport Indonesia. Namun, dalam laporan keuangan Freeport-McMoRan disebutkan, perusahaan tambang asal Australia ini memiliki perjanjian usaha patungan untuk pengerjaan Proyek Grasberg dengan Freeport-McMoRan. 

Dalam perjanjian ini, Rio Tinto berhak atas 40% hak partisipasi di aset tertentu dan 40% hak partisipasi untuk semua aset di Grasberg sampai 2022 jika produksi emas, perak, dan tembaga mencapai level tertentu. Setelah 2022, berapapun produksi, biaya, dan pendapatan dari Proyek Grasberg akan dibagi dua, yakni Freeport Indonesia 60% dan Rio Tinto 40%.

Tidak hanya hak partisipasi Rio Tinto, Indonesia juga akan mengakuisisi saham milik PT Indocopper Investama. Saat ini, Indocopper memegang kepemilikan saham 9,36% di Freeport Indonesia. Namun, Indocopper ini dimiliki sepenuhnya oleh Freeport-McMoRan. Sehingga total kepemilikan saham Freeport-McMoRan yakni 90,64%.

“Selanjutnya, kepemilikan saham Freeport-McMoRan di Indocopper 9,36% juga akan dibeli oleh Pemerintah Indonesia. Sehingga, totalnya (saham yang diakuisisi) kurang lebih akan mencapai 51%,” tutur Jonan.

Saat ini Indonesia hanya memiliki saham Freeport Indonesia sebesar 9,36%. Dijelaskannya, hak partisipasi milik Rio Tinto itu akan diubah menjadi saham, untuk memudahkan hitungan saham yang diakuisisi. Freeport sepakat konversi itu dilakukan, sepanjang Rio Tinto juga setuju.

Namun, dampak dari konversi ini maka besaran saham milik Indonesia dan Indocopper bakal terdelusi menjadi sekitar 5%. Sehingga, untuk mencapai saham mayoritas 51%, hak partisipasi Rio Tinto harus diambil Indonesia.

“Sejauh yang saya tahu, apabila kita membeli participating intetest Rio Tinto yang besarnya 40%, kita akan tetap bisa mempertahankan kurang lebih bisa mencapai valuation yang kita percayai benar. 100% itu nilainya mungkin kira-kira US$ 6-7 miliar,” katanya.

langkah ini dilakukan pemerintah supaya pembelian saham Freeport dapat direalisasikan dan pada harga yang wajar. Karenanya, proses akuisisi ini membutuhkan waktu lama. Proses tersebut memang dapat berlangsung lebih cepat dan mudah jika Indonesia akan membeli saham tersebut pada harga berapapun. Tetapi tidak begitu, karena nilainya besar sekali,” tambahnya.

Soal rincian proses divestasi tersebut, pihaknya juga masih menunggu laporan. Pasalnya, juru runding pemerintah untuk proses ini adalah Kementerian BUMN. Meski demikian, akuisisi ini diperkirakan akan selesai dan saham Indonesia di Freeport Indonesia mencapai 51% pada tahun depan.

Konstruksi Smelter

Menurut Jonan, divestasi saham merupakan salah satu syarat yang diajukan pemerintah jika Freeport Indonesia ingin memperoleh perpanjangan operasi maksimal 2x10 tahun. Dua syarat lainnya, Freeport harus membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) yang beroperasi pada 2022 dan adanya peningkatan penerimaan negara.

Dikatakannya, pembangunan smelter tidak akan ada progres signifikan jika proses akuisisi belum juga mencapai final. Namun, begitu Indonesia sudah memegang saham mayoritas 51%, maka pemerintah bisa mendesak. 

“Dengan memiliki 51%, kita punya suara ini ingin dibangun di mana,” ujarnya. 

Sejauh ini, berdasarkan hasil studi kelayakan, smelter Freeport akan dibangun di Gresik, Jawa Timur. Komitmen pihaknya, pembangunan smelter ini segera berioperasi enam bulan setelah izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi (OP) dikeluarkan.

Tentang peningkatan pemerimaan negara, kata Jonan, menjadi kewenangan Kementerian Keuangan. Namun berdasarkan laporan, pembahasan sudah mencapai final dan dalam tahap pembuatan draft Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah tersebut nantinya bukan hanya berlaku untuk Freeport, tetapi seluruh pemegang kontrak karya (KK) yang berubah menjadi IUPK. Kini, pihaknya sedang menyiapkan draf IUPK milik Freeport tersebut. 

“Ini (IUPK) akan dilampiri oleh keputusan atau Peraturan Pemerintah tentang penerimaan negara dari operasi Freeport dan badan usaha lainnya, dan juga hasil perundingan Kementerian BUMN dengan Freeport Indonesia,” kata dia.

Dalam kesimpulan rapat kerja tersebut, Komisi VII DPR RI meminta pemerintah segera menyelesaikan perundingan dengan Freeport Indonesia terkait perpanjangan operasi produksi 2x10 tahun. 

     Tiga hal yang disyaratkan harus dipenuhi oleh Freeport, yakni divestasi 51%, dimulainya pembangunan smelter enam bulan sejak IUPK OP diterbitkan, dan penerimaan negara yang lebih baik. Pemerintah wajib menyampaikan setiap progres dari perundingan tersebut kepada Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Investor Daily, Page-9, Wednesday, Dec 6, 2017

Agus Purnomo

Kuli Google Adsense, Admob, Android Developer, ternak tuyul online

Share this post