google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Freeport Business Licenses Add Another Month - MEDIA MONITORING GOLD MINE -->

Freeport Business Licenses Add Another Month



Again, the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) will again extend the Temporary Special Mining Business License (IUPK) to PT Freeport Indonesia. Because Freeport's temporary permit has expired since 30 November. In fact, at a limited meeting at the State Palace, last weekend, President Joko Widodo requested that the expropriation process of 51.20% of Freeport Indonesia's shares be immediately accelerated.

PT Indonesia Asahan Aluminum (Inalum)

But efforts to accelerate the takeover of Freeport shares by PT Indonesia Asahan Aluminum (Inalum) are still hampered by the temporary status of IUPK. The reason is that the takeover of the Freeport shares divestment transaction is awaiting the issuance of a definitive IUPK. 

Biggest Gold Mine Freeport Indonesia 

    Freeport Indonesia spokesman, Riza Pratama said, his party had submitted an extension of the temporary IUPK, last week. However, they have not yet received a recommendation for an extension of the permit from the Ministry of Energy and Mineral Resources.

"We have submitted an extension, but have not received confirmation from the government," he told KONTAN.

Until now, Freeport needs to submit an extension of the temporary IUPK. Because, to get a definitive IUPK, according to Riza, his party is still running negotiations, especially related to environmental issues with the Ministry of Environment and Forestry (LHK). Environmental issues will be included in the definitive IUPK.

"We are still negotiating and waiting for approval from the LHK Ministry," he said.



Previously, the Inspector General of the Ministry who was also the Chair of the Team for Handling Freeport Indonesia's Environmental Issues, Ilyas Assad, told KONTAN that the Environmental Evaluation Document (DELH) had been issued. However, for the Forest Area Loan (IPPKH) and the waste management and roadmap for Freeport Indonesia, it is still in the process of being discussed. He is optimistic that the two documents can be completed this month.

"DELH has been issued, while IPPKH is discussed, the roadmap will be completed, even planned for November," said Ilyas.

Confirmed about the issuance of the definitive IUPK, the ESDM Director General of Mineral and Coal (Director General of Mineral and Coal), Bambang Gatot Ariyono was reluctant to comment much. He only said, "Freeport Indonesia's IUPK is in the process (extension}," he told KONTAN.

ESDM Minister Ignasius Jonan said the government was optimizing several discussion processes. For example, environmental, financial and administrative problems. But Jonan has not been able to ascertain whether Freeport Indonesia's definitive IUPK can be completed by the end of this year or not.

"As soon as possible," he said.

IN INDONESIAN

Izin Usaha Freeport Tambah Sebulan Lagi


Lagi-Iagi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali akan memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Sementara kepada PT Freeport Indonesia. Sebab, izin sementara Freeport sudah kedaluwarsa sejak 30 November lalu. Padahal, dalam rapat terbatas di Istana Negara, akhir pekan Ialu, Presiden Joko Widodo meminta agar proses pengambilalihan 51,20% saham Freeport Indonesia segera dipercepat.

Namun upaya mempercepat pengambilalihan saham Freeport oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) masih terhambat status IUPK sementara. Pasalnya, transaksi pengambilalihan divestasi saham Freeport menunggu penerbitan IUPK definitif. Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama mengatakan, pihaknya sudah mengajukan perpanjangan IUPK  sementara, pekan lalu. Namun rekomendasi perpanjangan izin belum mereka terima dari Kementerian ESDM.

"Kami sudah mengajukan perpanjangan, tapi belum mendapatkan konfirmasi dari pemerintah," ungkap dia kepada KONTAN.

Hingga kini, Freeport perlu mengajukan perpanjangan IUPK sementara. Sebab, untuk mendapatkan IUPK definitif, menurut Riza, pihaknya masih menjalankan perundingan, khususnya terkait masalah Iingkungan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Masalah Lingkungan akan masuk dalam IUPK definitif.

"Kami masih berunding dan menunggu persetujuan dari Kementerian LHK," kata dia.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian yang juga Ketua Tim Penanganan Masalah Lingkungan Freeport Indonesia, Ilyas Assad, kepada KONTAN menyebutkan, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) telah diterbitkan. Namun, untuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) serta peta jalan (roadmap) pengelolaan limbah dan Iingkungan Freeport Indonesia masih dalam proses pembahasan. Dia optimistis kedua dokumen itu bisa selesai bulan ini.

“DELH sudah diterbitkan, IPPKH sementara dibahas, roadmap sudah akan selesai, bahkan direncanakan pada November,” kata Ilyas.

Dikonfirmasi tentang penerbitan IUPK definitif, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono enggan berkomentar banyak. Dia hanya bilang, "IUPK Freeport Indonesia sedang dalam proses (perpanjangan}," ungkap dia kepada KONTAN.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan pemerintah sedang mengoptimalkan beberapa proses pembahasan. Misalnya, masalah lingkungan hidup, keuangan dan administrasi. Namun Jonan belum bisa memastikan apakah IUPK definitif Freeport Indonesia bisa selesai akhir tahun ini atau  tidak. 
"Secepatnya," kata dia.

Kontan, Page-14, Monday, Dec 3, 2018

Subscribe to the latest article updates via email for FREE:

0 Response to "Freeport Business Licenses Add Another Month"

Post a Comment

SALE PARALLAX TEMPLATE ONLY US$ 5

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel