Government Guarantees Freeport Operations
6:11 PM
Add Comment
The transfer of shares is expected to bring benefits to the maximum KemaKmuRan people. Indonesia is considered to have higher financial benefits.
The government guarantees PT Freeport Indonesia's operations until 2041, this guarantee is part of the process of divesting Freeport shares by PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero). Inalum must redeem a portion of Freeport's shares worth 3.85 billion US dollars or almost Rip 60 trillion.
Payment of a $ 3.85 billion share divestment to Freeport McMoran Inc (FCX), the holding company of PT Freeport Indonesia, took place in Jakarta.
With the divestment, Indonesia's share ownership represented by PT Indonesia Asahan Aluminum (Inalum) rose from 9.36 percent to 51.23 percent. Of that amount, the Papua Provincial Government and the Mimika Regency Government have a 10 percent stake. Thus, FCX holds the remaining 48.77 percent stake in Freeport Indonesia.
Payment of the share divestment at the same time marks the change in Freeport's operating status from the contract of work (KK) to a special mining business permit (IUPK). The issuance of IUPK by the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) at the same time guarantees the extension of Freeport's operations until 2041 as well as stable fiscal and regulatory guarantees.
Under the CoW, Freeport's operations in Mimika expire in 2021 and can be extended twice each by 10 years.
"In the IUPK, it was stated that since the issuance of IUPK, KK was declared no longer valid. In 2021 the time spent for the remainder of the contract, then immediately extended until 2031. The extension can be submitted five years before the permit expires, "said ESDM Ministry Director General of Mineral and Coal Bambang Gatot Ariyono at a press conference at the Ministry of Energy and Mineral Resources.
The new structure of PT Inalum President Director Budi Gunadi Sadikin, who was present at the press conference announced the position structure at PT Freeport Indonesia. Tony Wenas, who was originally the Executive Vice President of PT Freeport Indonesia, was appointed as managing director. FCX President Director Richard Adkerson served as the chief commissioner and former SKK Migas Head Amien Sunaryadi was appointed as Deputy Chief Commissioner.
Richard Adkerson
Richard acknowledged that the process of divesting Freeport shares took a very long and complicated time. But the most important thing is that the company gets investment certainty in the form of extension of operations until 2041, fiscal stability and regulation. The guarantee provided by the government is expected to have a positive impact on Freeport Operations in Indonesia.
"Because the Operations are now carried out with the Government of Indonesia through Inalum, thus Indonesia will get greater financial benefits (under the IUPK scheme) than when they were still working contracts," said Richard.
Regarding the construction of a smelter which is part of the divestment agreement, said Richard, Freeport remains committed to completing its construction for the next five years. In the new smelter, Inalum will get the export right of copper concentrate purified in a new smelter. Freeport plans an investment of 2.3 billion US dollars for the construction of the smelter.
Benefits for Indonesia
Divestment of shares of IUPK holders is regulated in Government Regulation Number 1 of 2017 concerning Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities. In the regulation, foreign mining companies must release shares of at least 51 percent to Indonesian participants since production in the 10th year. Freeport operations in Papua according to the work contract will expire in 2021.
President Joko Widodo
At Merdeka Palace, Jakarta, President Joko Widodo said that the transfer of Freeport shares to Inalum was a historic moment. The majority share ownership will be utilized for the greatest prosperity of the people.
"Later, income from taxes or non-taxes, royalties, of course, will be bigger and better. I think this is what we've been waiting for, "said the President.
The President added, matters relating to environmental problems and the smelter had been completed and obtained an agreement. That is, everything is complete and just waiting to continue the work.
Sri Mulyani Indrawati
Finance Minister Sri Mulyani Indrawati said that greater state revenue in the divestment agreement refers to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The revenue sources, among others, are in the form of Income Tax (PPh), Value Added Tax (PPN), Water and Land Taxes, and royalties. The percentage of each component is fixed to provide certainty of investment.
"This gives certainty to the state to obtain higher income and Freeport has the certainty of obligations that must be paid to us," said Sri Mulyani.
Gold prodcut of Freeport Gold Mine
Freeport, which began production in 1973, operates in the remote mountains of Timika, Mimika Regency, Papua. Freeport's production operations area is 10,000 hectares with a total supporting area of 202,950 hectares. Freeport mine produces minerals types of copper, gold and silver.
Throughout 2017, Freeport mines were 140,445 tons per day. Of this amount there is copper content of 1.01 percent per ton, gold of 1.15 grams per ton, and silver of 4.32 grams per ton. Freeport once produced ore up to 238,000 tons per day in 2009. In 2017, taxes, royalties, dividends and other fees paid by Freeport reached 756 million US dollars.
IN INDONESIAN
Pemerintah Jamin Operasi Freeport
Peralihan saham diharapkan membawa manfaat untuk sebesar-besarnya KemaKmuRan rakyat. Indonesia dinilai akan mendapat keuntungan finansial yang lebih tinggi.
Pemerintah menjamin operasi PT Freeport Indonesia sampai tahun 2041, Jaminan ini merupakan bagian dari proses divestasi saham Freeport oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). Inalum harus menebus sebagian saham Freeport seharga 3,85 miliar dollar AS atau hampir Rip 60 triliun.
Pembayaran divestasi saham senilai 3,85 miliar dollar AS kepada Freeport McMoran Inc(FCX), induk usaha PT Freeport Indonesia, berlangsung di Jakarta.
Dengan divestasi tersebut, kepemilikan saham Indonesia yang direpresentasikan melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) naik dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen. Dari jumlah itu, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki saham 10 persen. Dengan demikian, FCX memegang sisa saham 48,77 persen di Freeport Indonesia.
Pembayaran divestasi saham itu sekaligus menandai perubahan status operasi Freeport dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Penerbitan IUPK oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus memberi jaminan perpanjangan operasi Freeport sampai tahun 2041 serta jaminan fiskal dan regulasi yang stabil.
Berdasarkan KK, operasi Freeport di Mimika berakhir pada tahun 2021 dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun.
”Di dalam IUPK disebutkan bahwa sejak terbitnya IUPK, KK dinyatakan tidak lagi berIaku. Tahun 2021 adalah waktu yang dihabiskan untuk sisa kontrak, kemudian langsung diperpanjang sampai 2031. Perpanjangan bisa diajukan lima tahun sebelum izin habis,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono dalam konferensi pers di Kementerian ESDM.
Struktur baru Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin, yang hadir dalam konferensi pers mengumumkan struktur jabatan pada PT Freeport Indonesia. Tony Wenas yang semula sebagai Executive Vice President PT Freeport Indonesia diangkat menjadi direktur utama. Adapun Presiden Direktur FCX Richard Adkerson menjabat sebagai komisaris utama dan mantan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi diangkat menjadi Wakil komisaris utama.
Richard mengakui bahwa proses divestasi saham Freeport memerlukan waktu sangat lama dan rumit. Namun yang terpenting adalah pihaknya mendapat kepastian investasi berupa perpanjangan operasi sampai 2041, stabilitas fiskal, dan regulasi. Jaminan yang diberikan pemerintah tersebut diharapkan memberi dampak positif bagi Operasi Freeportdi Indonesia.
”Karena Operasi sekarang dilakukan bersama Pemerintah Indonesia melalui Inalum, dengan demikian Indonesia akan mendapat keuntungan finansial yang lebih besar (dengan skema IUPK) daripada saat masih berstatus kontrak karya,” tutur Richard.
Soal pembangunan smelter yang merupakan bagian dari kesepakatan divestasi, kata Richard, Freeport tetap berkomitmen menyelesaikan pembangunannya hingga lima tahun ke depan. Pada smelter yang baru tersebut, Inalum akan mendapat hak ekspor hasil konsentrat tembaga yang dimurnikan di smelter baru. Freeport merencanakan investasi sebesar 2,3 miliar dollar AS untuk pembangunan smelter tersebut.
Manfaat bagi Indonesia
Divestasi saham pemegang IUPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam regulasi itu, perusahaan tambang asing harus melepaskan saham sedikitnya 51 persen kepada peserta Indonesia sejak berproduksi pada tahun ke-10. Operasi Freeport di Papua sesuai kontrak karya akan berakhir pada 2021.
Di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa peralihan saham Freeport kepada Inalum merupakan momen bersejarah. Kepemilikan saham mayoritas tersebut akan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
”Nantinya pendapatan dari pajak ataupun non-pajak, royalti, semuanya tentu saja akan lebih besar dan lebih baik. Saya kira inilah yang kita tunggu-tunggu,” ujar Presiden.
Presiden menambahkan, hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan dan smelter sudah selesai serta mendapatkan kesepakatan. Artinya, semua sudah lengkap dan hanya menunggu melanjutkan pekerjaan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan negara yang lebih besar dalam kesepakatan divestasi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sumber penerimaan itu, antara lain, berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Air dan Tanah, serta royalti. Persentase setiap komponen tersebut bersifat tetap untuk memberikan kepastian berinvestasi.
”Hal ini memberikan kepastian kepada negara untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi dan Freeport mendapat kepastian kewajiban yang harus dibayar ke kita,” ucap Sri Mulyani.
Freeport, yang mulai berproduksi pada 1973, beroperasi di pegunungan terpencil di Timika, Kabupaten Mimika, Papua. Wilayah operasi produksi Freeport seluas 10.000 hektar dengan total luas Wilayah pendukung mencapai 202.950 hektar. Tambang Freeport menghasilkan mineral jenis tembaga, emas, dan perak.
Sepanjang 2017, bijih yang ditambang Freeport 140.445 ton per hari. Dari jumlah ini terdapat kandungan tembaga sebanyak 1,01 persen per ton, emas 1,15 gram per ton, dan perak 4,32 gram per ton. Freeport pernah memproduksi bijih hingga 238.000 ton per hari pada 2009. Pada 2017, pajak, royalti, dividen, dan biaya lain yang dibayarkan Freeport mencapai 756 juta dollar AS.
Kompas, Page-1, Saturday, Dec 22, 2018
0 Response to "Government Guarantees Freeport Operations"
Post a Comment