Investment and Arbitration Become Considerations
1:57 PM
Add Comment
The move of the Ministry of Energy and Mineral Resources to issue a special mining business permit (IUPK) before the PT Freeport Indonesia contract of work ends because it focuses on the consideration of the certainty of the national investment climate.
In addition to investment considerations, the ESDM Ministry also seeks to avoid potential international arbitration disputes. Hufron Asrofi, Head of the ESDM Ministry's Legal Bureau, said that PT Freeport Indonesia has the right to submit an extension twice for 10 years after the contract expires in 2021. The government cannot hold or delay the approval of Freeport's contract extension unnaturally.
According to him, if the Contract of Work (KK) is awaited and remains valid until 2021, the consequences under Government Regulation (PP) No. 1/2017 concerning the Fourth Amendment to PP No. 23/2010 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities, the subsidiary of Freepon-McMoRan, cannot export concentrated processing products.
"If there is no extension right, then there is the potential for Freeport Indonesia to file an international arbitration dispute. Under the KK regime, waiting until the contract expires in 2021 and not extending it, besides being more expensive, it also puts both parties in a lose-lose solution situation, and blurs the national investment climate, "he told Business.
In addition, in the contract and IUPK, the ownership status of all capital goods and production is owned and financed by the business entity in this case Freeport Indonesia (not state property).
If the method adopted is to terminate the work contract and take the risk of arbitration, the government must also purchase mining facilities and infrastructure and purchase all the equipment owned by Freeport Indonesia that are valued It is projected to be greater than the value of the divestment transaction for the purchase of 51% of the company's shares from the United States.
As of January 2017, Freeport Indonesia has obtained a Production Operation IUPK so that it can export concentrates.
IN INDONESIAN
Investasi dan Arbitrase Menjadi Pertimbangan
Langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebelum kontrak karya PT Freeport Indonesia berakhir karena menitikberatkan pada pertimbangan kepastian iklim investasi nasional.
Selain pertimbangan investasi, Kementerian ESDM juga berupaya untuk menghindari potensi sengketa arbitrase internasional. Hufron Asrofi, Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM, mengatakan bahwa PT Freeport Indonesia berhak mengajukan perpanjangan sebanyak dua kali masing-masing selama 10 tahun setelah kontrak berakhir pada 2021. Pemerintah tidak dapat menahan atau menunda persetujuan perpanjangan kontrak Freeport dengan tidak wajar.
Menurutnya, apabila Kontrak Karya (KK) ditunggu dan tetap berlaku sampai 2021, konsekuensi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2017 tentang Perubahan Keempat pada PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, anak usaha Freepon-McMoRan itu tidak dapat melakukan ekspor produk pengolahan hasil penambangan (konsentrat).
“Bila tidak diberikan hak perpanjangan, maka terdapat potensi Freeport Indonesia melakukan gugatan sengketa arbitrase intemasional. Di bawah rezim KK, menunggu sampai kontrak berakhir 2021 dan tidak memperpanjangnya, selain lebih mahal juga menempatkan kedua pihak dalam situasi lose-lose solution, dan memburamkan iklim investasi nasional,” katanya kepada Bisnis.
Selain itu, dalam kontrak dan IUPK, status kepemilikan seluruh barang modal dan produksi dimiliki dan dibiayai sendiri oleh badan usaha dalam hal ini Freeport Indonesia (bukan barang milik negara).
Apabila cara yang ditempuh adalah mengakhiri kontrak karya dan mengambil risiko arbitrase, pemerintah juga tetap harus membeli sarana dan prasarana tambang dan membeli segala peralatan milik Freeport Indonesia yang nilanya diproyeksi lebih besar dari nilai transaksi divestasi pembelian 51% saham perusahaan dari Amerika” Serikat tersebut.
Per Januari 2017, Freeport Indonesia telah mendapatkan IUPK Operasi Produksi sehingga dapat melakukan ekspor konsentrat.
Bisnis Indonesia, Page 24, Monday, Dec 31, 2018
0 Response to "Investment and Arbitration Become Considerations"
Post a Comment